Industri pariwisata dan sektor kreatif ekonomi merupakan bagian penting yang memiliki potensi besar untuk mempercepat perkembangan ekonomi kawasan. Namun, setelah terjadinya pandemi Covid-19 laju pemulihan di sektor pariwisata terlambat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (Mutma, 2022). Data menunjukkan bahwa Tingkat Hunian Kamar (THK) di beberapa kepulauan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang berada di daratan selama tahun 2022 hingga 2023. Situasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di daerah kepulauan masih menghadapi berbagai kendala struktural, mulai dari kekurangan infrastruktur, transportasi, biaya distribusi logistik, hingga kondisi cuaca yang memiliki dampak pada pergerakan wisatawan.

Pemekaran wilayah pada dasarnya adalah hasil dari penerapan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberi kesempatan lebih bagi daerah untuk mengelola dan mengurus kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu, gagasan untuk membentuk Provinsi Kepulauan Buton mencerminkan keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efisien serta pembangunan fasilitas yang merata. Dari segi administratif, semua syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dipenuhi, termasuk persetujuan dari DPRD kabupaten/kota, dukungan dari kepala daerah, dan rekomendasi dari DPRD serta Gubernur Sulawesi Tenggara. Ini menggambarkan bahwa dari segi dokumen dan proses, pembentukan daerah otonom yang baru tersebut memiliki wewenang yang kuat di tingkat daerah.

Perkembangan teknologi informasi pada masa kini telah menyebabkan perubahan besar dalam manajemen pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik yang berbasis digital atau dikenal sebagai e-government. Transformasi digital kini bukan sebuah opsi, tetapi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi alat vital untuk mencapai pengelolaan yang adaptif terhadap kebutuhan publik. Dengan digitalisasi layanan, proses administrasi yang dulunya rumit dan memakan waktu dapat dilaksanakan lebih efisien yang mampu memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.

Maritim Muda Nusantara
Instagram: maritimmuda.id
YouTube: Maritim Muda Channel
Website: www.maritimmuda.id

Di susun oleh:
Digital Education and Communication Staff