Oleh: Kaisar Akhir, S.I.K., M.Sc.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) Pasal 13 telah mengamanatkan agar Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui Pembangunan Kelautan yang menjadi bagian dalam pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, disebutkan bahwa misi ke-7 pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Menurut UU Kelautan, Pembangunan Kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan: a. pengelolaan sumber daya kelautan; b. pengembangan sumber daya manusia; c. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; d. tata kelola dan kelembagaan; e. peningkatan kesejahteraan; f. ekonomi kelautan; g. pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; dan h. budaya bahari. UU Kelautan tersebut juga menyatakan bahwa Pembangunan Kelautan bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut melalui pendayagunaan sumber daya kelautan.

Menyadari pentingnya Pembangunan Kelautan untuk menjalankan misi ke-7 RPJPN 2005-2025 dan amanat UU Kelautan bahwa Pembangunan Kelautan merupakan bagian pembangunan nasional baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kebijakan Kelautan Indonesia dengan visi kelautan yang dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional di dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang merupakan Lampiran I Perpres No. 16 Tahun 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia ini terdiri atas tujuh pilar sebagai berikut: a. pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; b. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; c. tata kelola dan kelembagaan laut; d. ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; e. pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; f. budaya bahari; dan g. diplomasi maritim.

Sebagai komitmen politik Beliau untuk mempercepat terwujudnya visi Poros Maritim Dunia, Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) melalui Perpres No. 10 Tahun 2015. Akan tetapi, seiring jalannya waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019, pembangunan berorientasi kelautan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dirasakan kurang optimal dengan adanya target-target Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 yang masih belum tercapai hingga saat ini. Program dan kebijakan kementerian yang dikoordinasikan Kemenko Maritim meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata juga dirasakan kurang bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Kemaritiman yang pada tahun 2016 hanya 6,04 persen dan menurun jika dibandingkan 2010 sebesar 7,36 persen (Data BPS 2016). Berdasarkan hasil analisis kajian kelembagaan, hal ini bisa terjadi karena tiga hal.

Pertama, empat kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tampak masih berjalan sendiri-sendiri dalam mencapai target pembangunan bidang kemaritiman di kementeriannya yang terkesan kurang berhasil dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan secara baik. Misalnya, dalam hal rencana pemanfaatan kapal asing penangkapan ikan secara ilegal untuk nelayan Indonesia serta pengembangan budidaya laut, pulau-pulau kecil terluar, energi laut terbarukan, startups dan bisnis di kawasan 10 ‘Bali Baru’ dan pelabuhan tol laut khususnya di kawasan Indonesia timur, serta profesi kemaritiman generasi muda yang dirasakan tidak begitu diprioritaskan dibandingkan dengan urusan pembangunan jalan tol, sampah plastik, dan minyak sawit.

Kedua, hal ini bisa juga karena ruang lingkup urusan pemerintahan dalam susunan organisasi empat kementerian yang dikoordinasikan Kemenko Maritim tidak semuanya berhubungan dengan laut sehingga Kemenko Maritim fokusnya terbagi bukan hanya mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi laut tapi juga yang berorientasi darat.

Ketiga, susunan organisasi Kemenko Maritim pun dirasakan tidak fokus pada empat kementerian yang dikoordinasikan tapi juga terkait dengan kementerian lainnya. Misalnya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM; Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang juga terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur yang juga terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perindustrian; juga Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim yang juga terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Saya meyakini permasalahan karena tiga penyebab ini dapat diperbaiki jika Kementerian yang mengurusi pemerintahan bidang kemaritiman (pembangunan berorientasi kelautan) secara terpadu bentuknya sebuah kementerian teknis bukan kementerian koordinator. Sebuah kementerian dengan nomenklatur Kementerian Kemaritiman (Ministry of Maritime Affairs) yang menggantikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) dapat menjadi solusi yang patut dipertimbangkan untuk dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 sebagai upaya penajaman dan eksekusi urusan pemerintahan bidang kelautan secara terpadu dan cepat yang akhirnya efisiensi anggaran dan efektivitas kerja diharapkan dapat tercapai.

Beberapa negara seperti Korea Selatan memiliki sebuah kementerian bernama Ministry of Oceans and Fisheries yang mengurusi bidang kelautan dan perikanan multisektor hingga urusan pelabuhan, pelayaran, industri kelautan, dan wisata bahari. Begitu pula Kanada yang memiliki Ministry of Fisheries, Oceans, and the Canadian Coast Guard yang mengurusi kelautan dan perikanan hingga penjagaan wilayah pesisir.

Nomenklatur Kemaritiman diyakini lebih bisa mencakup berbagai sektor ekonomi kelautan selain perikanan dan wisata bahari, seperti perhubungan laut dan industri maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata maritim pun dapat diartikan ‘berkenaan dengan laut’ dan kemaritiman artinya ‘hal-hal yang menyangkut masalah maritim’. Jika Kementerian Kemaritiman sudah ada, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat digabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemaritiman, dan Lingkungan Hidup.

Di tingkat regional, kata maritim (maritime) juga telah banyak digunakan untuk urusan pemerintahan dan kerja sama mengenai aktivitas manusia dan ekonomi berbasiskan sumber daya kelautan, seperti Uni Eropa (European Union) dan ASEAN. Di Uni Eropa, terdapat kebijakan bernama Integrated Maritime Policy (Kebijakan Maritim Terpadu) yang didalamnya mencakup blue growth, marine data and knowledge, maritime spatial planning, integrated maritime surveillance, dan sea basin strategies. Dalam kebijakan blue growth itu terdapat lima sektor potensial yaitu akuakultur, wisata pesisir, bioteknologi kelautan, energi laut, dan penambangan dasar laut. ASEAN pun dalam dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific mencantumkan maritime cooperation (kerja sama maritim) sebagai salah satu area kerja sama yang meliputi di antaranya kerja sama penyelesaian sengketa, keamanan, dan keselamatan maritim; pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; penanganan pencemaran laut, kenaikan muka air laut, dan pelestarian lingkungan kelautan; serta kolaborasi sains kelautan.

Kementerian Kemaritiman ini nantinya akan menitikberatkan pada peningkatan aktivitas ekonomi atau pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan (perikanan, energi dan sumber daya mineral laut, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya alam non-konvensional kelautan, industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut, dan bangunan laut) secara terpadu dengan menggunakan prinsip ekonomi biru, selain juga urusan pemerintahan yang meliputi pengelolaan ruang laut, pelindungan lingkungan laut, pengembangan sumber daya manusia kelautan, budaya bahari, sistem informasi dan data kelautan, serta kerja sama kelautan sebagaimana yang tercantum dalam UU Kelautan. Dengan demikian, target PDB Kemaritiman dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 sebesar 6,50 persen pada 2020 dan 7,80 persen pada 2025 diharapkan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan mudah terukur, serta ramah lingkungan.

Berdasarkan kajian dan uraian yang dijelaskan di atas, saya mengusulkan susunan organisasi Kementerian Kemaritiman secara umum terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut:
• Direktorat Perencanaan dan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang Laut,
• Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut,
• Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut,
• Direktorat Pengendalian Pencemaran Laut dan Penanggulangan Kerusakan Laut,
• Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Kelautan;
c. Direktorat Jenderal Perikanan:
• Direktorat Pengelolaan Perikanan,
• Direktorat Pengawasan Perikanan,
• Direktorat Teknik dan Lingkungan Perikanan Tangkap,
• Direktorat Teknik dan Lingkungan Perikanan Budidaya,
• Direktorat Kapal Penangkapan Ikan dan Pelabuhan Perikanan;
d. Direktorat Jenderal Wisata Bahari, Pulau Kecil, dan Hutan Mangrove:
• Direktorat Wisata Bahari Berkelanjutan,
• Direktorat Pulau-Pulau Kecil,
• Direktorat Pengusahaan Hutan Mangrove Berkelanjutan;
e. Direktorat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Laut:
• Direktorat Pembinaan Program Energi Laut Terbarukan dan Mineral Laut,
• Direktorat Pengusahaan Energi Laut Terbarukan,
• Direktorat Pengusahaan Mineral Laut,
• Direktorat Teknik dan Lingkungan Energi Laut Terbarukan dan Mineral Laut;
f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:
• Direktorat Kenavigasian,
• Direktorat Kepelabuhanan,
• Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut,
• Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,
• Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
g. Direktorat Jenderal Industri Kelautan dan Bangunan Laut:
• Direktorat Industri Bioteknologi Kelautan,
• Direktorat Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Pergaraman,
• Direktorat Industri Maritim,
• Direktorat Jasa Maritim,
• Direktorat Bangunan dan Instalasi Kelautan;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Kerjasama dan Pengembangan Kemaritiman:
• Pusat Kerja Sama Kemaritiman,
• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemaritiman,
• Pusat Penguatan Budaya Bahari;
j. Badan Data dan Informasi Kemaritiman (Maritime Information and Data Agency):
• Pusat Data Kelautan Nasional (National Oceanograhic Data Center),
• Pusat Data Perikanan Nasional (National Fisheries Data Center),
• Pusat Data Perhubungan Laut Nasional (National Maritime Transport Data Center),
• Pusat Data Energi dan Sumber Daya Mineral Laut Nasional (National Ocean Energy and Mineral Resources Data Center),
• Pusat Data Wisata Bahari Nasional (National Marine Tourism Data Center),
• Pusat Data Industri Kelautan dan Bangunan Laut Nasional (National Ocean Industry and Construction Data Center);
k. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Pergaraman;
l. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP):
• Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko LPMUKP,
• Divisi Perencanaan dan Umum LPMUKP,
• Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha LPMUKP.

Akhir kata, tulisan ini merupakan buah pemikiran dan hasil kajian yang bertujuan untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024 agar urusan bidang kemaritiman (pembangunan berorientasi kelautan) dapat diselenggarakan secara terpadu dan dieksekusi secara cepat guna menaikkan PDB Kemaritiman dan mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2025 menuju Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia pada 2045 sebagaimana tercantum dalam RPJMN bidang kemaritiman 2020-2024.

*Penulis adalah Pendiri dan Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, Peneliti Kebijakan Pembangunan Kelautan di Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS), Dosen Departemen Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

Sumber: Samudranesia.id