Kekayaan maritim yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun faktanya, kekayaan sumber daya laut Indonesia yang melimpah belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Airawati dkk. (2023), pada tahun 2021 mayoritas masyarakat di wilayah kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem yakni sekitar 69% berada di kawasan pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana gabungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah pesisir masih tertinggal dibandingkan wilayah non-pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan laut belum sepenuhnya menjadi sumber kehidupan yang layak bagi masyarakat sekitar, dikarenakan keterbatasan akses terhadap sarana ekonomi dan fasilitas pendukung pembangunan. Ironis, laut yang selama ini dikenal kaya justru belum mampu menghadirkan kesejahteraan secara merata bagi mereka yang hidup paling dekat dengan sumber daya laut.
Melihat kondisi tersebut, konsep ekonomi biru mulai dipandang sebagai salah satu pendekatan pembangunan yang mampu meminimalisasikan permasalahan di sekitar pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan laut. Berbeda dengan pola eksploitasi konvensional yang cenderung berfokus pada keuntungan jangka pendek, ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Maulani dkk. (2022) menjelaskan bahwa konsep ekonomi biru mengadopsi prinsip nir limbah (zero waste) dan biomimicry. Maksudnya, sisa dari satu proses produksi dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku proses lainnya. Melalui pendekatan ini, ekonomi biru tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana laut tetap sehat, masyarakat pesisir tetap sejahtera, dan sumber daya laut tetap dapat dinikmati oleh generasi muda yang akan mendatang.
Indonesia dengan wilayah laut yang luas memiliki peluang besar untuk menjadikan ekonomi biru sebagai kekuatan pembangunan masa depan. Potensi tersebut terlihat dari berbagai sektor kelautan yang terus berkembang. Mulai dari perikanan, manufaktur berbasis maritim, hingga jalur perdagangan internasional. Produksi perikanan tangkap nasional pada tahun 2020 bahkan mencapai sekitar 7,7 juta ton, menunjukkan besarnya kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, sektor pariwisata bahari juga menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, posisi strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia membuat laut memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi global, mengingat lebih dari 80% volume perdagangan internasional dilakukan melalui transportasi laut. Dewi dkk., (2025) menjelaskan bahwa besarnya potensi ini menunjukkan jika laut Indonesia bukan hanya sekedar kekayaan alam, tetapi juga aset strategis yang dapat menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan.
Besarnya potensi maritim di Indonesia membuat ekonomi biru dipandang mampu menjadi jalan baru bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Konsep tersebut diyakini dapat membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan sektor-sektor kelautan yang ramah lingkungan. Selain membuka peluang ekonomi baru, ekonomi biru juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar melalui pengembangan energi laut terbarukan dan inovasi teknologi hijau yang kini berkembang secara global. Bukan hanya itu, penerapan ekonomi biru juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama dalam penyediaan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui sumber protein laut. Bahkan, keberlanjutan ekosistem laut seperti tanaman mangrove dan lamun kini menarik perhatian karena kemampuannya menyerap karbon (blue carbon), akibatnya mampu membuka peluang investasi global dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan berbagai peluang tersebut, ekonomi biru tidak lagi dipandang sekadar konsep lingkungan, melainkan harapan baru bagi masa depan ekonomi Indonesia.(Maeyangsari, 2023)
Di balik peluang yang ditawarkan, penerapan ekonomi biru di Indonesia kerap menghadapi berbagai tantangan. Seperti praktik illegal fishing dan penangkapan ikan berlebihan masih menjadi ancaman serius. Dampaknya terlihat dari kerusakan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang yang semakin mengkhawatirkan. Di wilayah Bantul misalnya, tingkat kerusakan terumbu karang mencapai sekitar 70% akibat belum optimalnya perlindungan lingkungan pesisir. Di sisi lain, ketimpangan akses ekonomi juga masih menjadi persoalan, di mana industri besar dengan teknologi modern sering kali lebih dominan dibandingkan nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi. Belum meratanya pembangunan maritim, kurangnya infrastruktur pendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi hijau turut memperlambat proses transisi menuju ekonomi biru. Apabila berbagai permasalahan tersebut terus dibiarkan tanpa penanganan yang serius, maka laut yang selama ini diharapkan menjadi sumber masa depan justru dapat kehilangan kemampuannya dalam menopang kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Namun, menerapkan konsep ekonomi biru masih perlu menghadapi berbagai kendala seperti degradasi habitat, pencemaran sampah plastik laut, serta ancaman abrasi akibat perubahan iklim. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi laut tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diiringi dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
Di sinilah pentingnya penguatan tata kelola dalam mendukung implementasi ekonomi biru agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Penegakan hukum dan regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut terkendali dan terjamin, serta tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Upaya ini juga perlu mendapat dukungan melalui penerapan Rencana Tata Ruang Laut (Marine Spatial Planning/MSP) guna mengurangi konflik kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Tetapi, keberhasilan ekonomi biru tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, melainkan juga pada keterlibatan aktif masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia mengenai teknologi ramah lingkungan perlu diperkuat agar nelayan lokal terlibat dalam proses transformasi ekonomi ini dan diharapkan mampu berperan sebagai pelaku utama. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, NGO, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir, implementasi ekonomi biru senantiasa dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut.
Pada akhirnya, ekonomi biru bukan sekadar peluang ekonomi masa depan, melainkan ujian nyata bagi Indonesia khususnya nelayan lokal dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Keberhasilan penerapan konsep ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, konsistensi kebijakan, serta kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ketika sumber daya daratan semakin terbatas dan ancaman krisis lingkungan terus meningkat, laut memang menjadi harapan besar bagi masa depan Indonesia. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah Indonesia benar-benar siap menjaga dan mengelola laut sebagai harapan terakhir secara berkelanjutan demi generasi muda masa kini.
Maritim Muda Nusantara
Instagram: maritimmuda.id
YouTube: Maritim Muda Channel
Website: www.maritimmuda.id
Di susun oleh:
Digital Education and Communication Staff
