Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi perikanan laut yang melimpah.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun 2022 mencapai 7,65 juta ton yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen ikan terbesar di dunia. Namun ironisnya, mayoritas nelayan kecil tetap hidup dalam kemiskinan. Mengapa demikian? Masalah utama terletak pada rantai nilai perikanan yang tidak adil, di mana nilai tambah besar jatuh ke tangan tengkulak, eksportir, dan industri pengolahan, sementara nelayan hanya mendapat sebagian kecil dari hasil tangkapan
Diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2022, pendapatan rata-rata nelayan tangkap skala kecil hanya Rp 2,5 - 3 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum provinsi di banyak daerah pesisir seperti Jawa Timur atau Sulawesi Utara. Padahal, nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai USD 5,1 miliar pada 2023 (sumber: KKP, Laporan Ekspor Perikanan 2023).
Studi dari World Bank dalam laporan "Competing for Food: The Dynamics of the Indonesia Food Supply Chain" (2021) mengungkapkan bahwa nelayan hanya menangkap 10-20% dari nilai akhir produk ikan di pasar. Sisanya? Diserap oleh rantai pasok yang panjang dan tidak efisien.
Rantai nilai perikanan Indonesia dimulai dari penangkapan ikan oleh nelayan kecil yang menggunakan perahu sederhana dengan biaya operasional tinggi seperti bahan bakar dan alat tangkap, sehingga harga jual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sering kali rendah, hanya Rp 5.000-10.000/kg untuk ikan layang atau tongkol segar. Dari sana, tengkulak dan pedagang pengumpul membeli murah, menyimpan dengan es atau mengolah sederhana, dan meraup margin keuntungan 30-50%, sebagaimana diungkap laporan IPB University (2022) dalam "Analisis Rantai Pasok Perikanan di Indonesia" yang menyebutkan bahwa tengkulak menguasai 40% markup harga.
Selanjutnya, ikan mengalir ke tahap pengolahan industri di mana ia diubah menjadi fillet, kaleng, atau frozen food dengan harga puluhan kali lipat contohnya, ikan tuna segar Rp 15.000/kg di TPI menjadi sebanyak Rp 150.000/kg saat diekspor (data KKP, 2023). Akhirnya, tahap ekspor dan ritel dikuasai perusahaan besar seperti Mina Bahari atau Japfa Comfeed yang meraup untung besar, di mana laporan FAO "The State of World Fisheries and Aquaculture 2024" mencatat bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, nelayan hanya memperoleh 15-25% dari nilai rantai pasok global.
Dalam studi kasus nyata di Bitung, Sulawesi Utara sebagai pusat tuna terbesar, nelayan hanya mendapat Rp 8.000/kg tuna, sementara eksportir menjualnya ke Jepang atau AS dengan harga USD 8-12/kg (sumber: Mongabay Indonesia, artikel "Nelayan Bitung Terjepit Tengkulak", 2023). Penelitian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tahun 2023 juga menemukan bahwa 70% nelayan di Jawa Tengah bergantung pada utang ke tengkulak, memperburuk siklus kemiskinan.
Masalah ketidakadilan ini yang pertama disebabkan oleh kurangnya akses pasar bagi nelayan yang membuat mereka terikat pada tengkulak tanpa bargaining power (BPS, Survei Ekonomi Nasional 2022). Kedua, fasilitas penyimpanan yang buruk sehingga ikan cepat busuk dan harga jatuh (World Bank, 2021). Ketiga, regulasi lemah yang memungkinkan penangkapan illegal (IUU Fishing) oleh kapal besar yang menyebabkan kerugian bagi nelayan kecil (KKP, Laporan IUU 2023). Keempat, minimnya teknologi seperti cold chain atau traceability (FAO, 2024), serta Kelima, didominasi oleh investor asing dari Cina atau Vietnam di sektor pengolahan (Kompas, "Investasi Perikanan China di RI", 2024).
Potensi perikanan Indonesia tak ternilai, tapi nelayan tetap miskin karena rantai nilai yang timpang. Dengan reformasi, sektor ini bisa angkat jutaan keluarga dari kemiskinan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi sebelum "ikan banyak" hanya menjadi slogan kosong.
Maritim Muda Nusantara
Instagram: maritimmuda.id
YouTube: Maritim Muda Channel
Website: www.maritimmuda.id
Di susun oleh:
Digital Education and Communication Staff
